Hasil pemeriksaan pajak

-

Hasil dari proses pemeriksaan pajak seperti dibawah ini:

  1. Surat Ketetapan Pajak
    1. SKP Lebih Bayar (SKPLB)
    2. SKP Nihil (SKPN)
    3. SKP Kurang Bayar (SKPKB)
    4. SKP Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
  2. Surat Tagihan Pajak (STP)
  3. Rekomendasi tindakan penyidikan

Komentar

Posting Komentar

Silahkan menuliskan komentar anda pada opsi Google/Blogger untuk anda yang memiliki akun Google/Blogger.

Silahkan pilih account yang sesuai dengan blog/website anda (LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM).

Pada opsi OpenID silahkan masukkan URL blog/website anda pada kotak yang tersedia.

Atau anda bisa memilih opsi Nama/URL, lalu tulis nama anda dan URL blog/website anda pada kotak yang tersedia.

Jika anda tidak punya blog/website, kolom URL boleh dikosongi.

Gunakan opsi 'Anonim' jika anda tidak ingin mempublikasikan data anda. (sangat tidak disarankan)


Masih kesulitan membuat komentar? Silahkan klik DISINI SAJA

Ingin komentar tidak tampak untuk umum? Silahkan klik DISINI


Komentar harus nyambung ya? kalo ga akan terhapus otomatis, he.he.

Postingan populer dari blog ini

Pemeriksaan pajak lapangan 4

-
Pemeriksaan pajak ulang Pemeriksaan pajak ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan instruksi atau persetujuan Direktur Jenderal Pajak apabila terdapat: indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan; atau data baru dan atau data yang semula belum tertungkap; atau sebab lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.
Baca selengkapnya

Keberatan dan banding

-
Gambar
Keberatan Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; Surat Ketetapan Pajak Nihil; Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) UU KUP, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ay...
Baca selengkapnya

Dilema pelaporan SPT PPh orang pribadi

-
MENYINGKAPI LAMPIRAN DAFTAR HARTA Sebagaimana diketahui SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Orang Pribadi mulai tahun 2001 mengalami perubahan antara lain adanya penambahan lampiran Daftar Harta dan Kewajiban pada akhir tahun. Kewajiban melaporkan jumlah harta dan kewajiban pada SPT akhir membuat bingung dan ketakutan wajib pajak yang selama ini . Hal ini disebabkan karena mereka takut efek perpajakan bila melaporkan seluruh kekayaannya, atau melaporkan hanya sebagian saja. Dapatkan gratis daftar kode-kode bank di Indonesia , pasti berguna untuk kelancaran bisinis anda. Tak salah kalau ada yang berpendapat seperti memakan buah simalakama. Bila melaporkan harta apa adanya, takut Pajak Penghasilan tahun-tahun sebelumnya akan dipermasalahkan. Sebagai contoh bila daftar kekayaan pada SPT Akhir tahun 2005 dinyatakan ada rumah atau kendaraan yang dibeli tahun 1999, yang jumlahnya katakanlah mencapai milyaran rupiah, padahal pada pada tahun 1999 orang tersebut belum memiliki NPWP P...
Baca selengkapnya